GERAKAN AKTIVIS MAHASISWA (GERAM) KAMPAR

Kami, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GERAM) Kampar, dengan tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu, karena hal tersebut dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi serta berpotensi menyeret Polri ke dalam kepentingan politik kekuasaan sektoral.

Sebagai institusi negara, Polri secara konstitusional harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kendali menteri. Polri adalah alat negara, bukan alat politik dan bukan alat kekuasaan birokratis tertentu. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja membuka ruang politisasi lembaga penegak hukum dan mengkhianati semangat reformasi.

Dalam perspektif perjuangan mahasiswa dan nilai-nilai kebangsaan, negara harus memiliki alat negara yang kuat, profesional, dan independen, serta berdiri di atas seluruh golongan demi menjaga kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa.

Jika Polri ditarik ke bawah struktur kementerian, maka yang terjadi adalah subordinasi alat negara kepada kepentingan politik praktis, yang berpotensi melemahkan netralitas Polri serta mengaburkan garis komando dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Ini adalah langkah mundur dalam demokrasi yang patut ditolak oleh seluruh elemen masyarakat.

Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, GERAM Kampar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal profesionalisme Polri agar tetap presisi, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis terhadap setiap kebijakan negara yang berpotensi menyimpang dari konstitusi dan cita-cita reformasi.

Kami mengajak seluruh mahasiswa, kaum intelektual, dan rakyat Indonesia untuk bersikap kritis dan waspada terhadap setiap wacana yang dapat melemahkan institusi negara dan merusak tatanan demokrasi.

Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.