Ketua DPRD Rohul, Kencangkan Ikat Pinggang Agar Bisa Keluar Dari Persoalan Defisit Anggaran

Rokan Hulu (Riau)membacabangsa.co.id - Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat kondisi fiskal daerah kian melemah. Di tahun 2020 misalnya ada SKB 2 menteri yang mengharuskan daerah melakukan refocusing anggaran untuk menangani persoalan Covid-19, dijumpai di ruang kerjanya Selasa (23/02/2021). 

Bukan hanya itu saja, pemerintah pusat melalui PMK berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 juga merilis turunnya angka bagi hasil khususnya DBH migas untuk Rokan Hulu. Hal ini juga diperparah dengan Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai maksimal dampak dari Pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Rohul juga mengatakan, "Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) juga cukup mengalami dampak dari persoalan Covid-19 yang ditandai melemahnya ekonomi masyarakat yang berdampak pula terhadap sektor PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. 

Keluarnya PMK yang didasarkan Perpres 113 Tahun 2020 tentang APBN 2021, dimana proyeksi
Situasi Keuangan Rohul yang tidak sehat ini diperkirakan akan kembali berlanjut pada tahun 2021sehingga penerimaan dari sektor DBH migas untuk Rohul tahun 2021 jauh lebih rendah dibanding 2020 meskipun pada tahun 2020 DBH itu berkurang cukup signifikan.

"Jadi ini situasi yang kita hadapi sekarang. Persoalanya di hulu sehingga mengakibatkan proyeksi penerimaan dan belanja itu tidak seimbang. Intinya sekarang, jangan kita saling menyalahkan. Kencangkan ikat pinggang agar kita bisa keluar dari persoalan ini," ujarnya.

Untuk membantu pemerintah memecahkan persoalan defisit keuangan ini. DPRD Rohul bersama TAPD memetakan kembali proyeksi penerimaan dan merasionalisasikan belanja pada APBD 2021 agar tidak terjadi kembali selisih proyeksi penerimaan di tahun 2021. Salah satu rekomendasi DPRD menunda program kegiatan APBD 2021.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati, beliau juga memiliki komitmen yang sama untuk pemulihan APBD sebagai agenda prioritas agar ke depan dalam membangun kita bisa lebih fokus dan leluasa tidak dihantui lagi persoalan defisit anggaran," cakapnya.

Selain penajaman proyeksi penerimaan serta rasionalisasi belanja, DPRD Rohul juga mendorong Pemkab Rohul untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada. Hal ini bertujuan agar belanja daerah bisa ditopang oleh sumber-sumber lain tidak hanya bergantung pada DBH.

"Ini yang sedang dilakukan pemerintah dan DPRD sekarang membahas Ranperda Pajak Daerah dan Revisi Perda Investasi di Perumda Rohul Jaya. Kita harapkan melalui 2 Ranperda yang sedang dalam proses pembahasan tersebut dapat meningkatkan PAD kita ke depan," katanya mengakhiri.(Edizulman)