SUNGAI BATANG KUMU TERACUN LIMBAH SAWIT: PT HKBS DIAMBANG PIDANA KORPORASI

ROHIL— Sungai Batang Kumu kembali menjelma menjadi jalur kematian ekologis. Air sungai yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan berubah menghitam, berbau menyengat, dan dipenuhi bangkai ikan yang mengapung di permukaan. Fakta lapangan mengarah pada dugaan kuat terjadinya kebocoran limbah cair industri kelapa sawit yang berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tanpa penghentian yang jelas.

Berdasarkan informasi sumber lapangan tertanggal 3 Januari 2026, pencemaran ini telah terjadi setidaknya dua pekan sebelum laporan menguat. Limbah diduga berasal dari aktivitas pabrik kelapa sawit PT Hasil Karya Bumi Sejati (HKBS) yang beroperasi di sekitar aliran Sungai Batang Kumu dan Sungai Titi Batu, wilayah Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sumber menyebutkan, peristiwa ini bukan kejadian tunggal, melainkan pencemaran berulang yang hampir terjadi setiap tahun.

Dokumentasi visual yang diambil pada 28 Desember 2025 memperlihatkan kondisi sungai dalam status darurat lingkungan: puluhan ikan mati mengapung di sepanjang aliran sungai, air tampak berwarna cokelat kehitaman menyerupai karat, serta aroma limbah menyengat hingga ke permukiman warga. Nelayan setempat mengaku tidak lagi berani memanfaatkan air sungai, bahkan untuk kebutuhan dasar, apalagi sebagai sumber penghidupan.

Keterangan sumber di lapangan mengungkapkan bahwa dugaan pencemaran berasal dari kebocoran kolam limbah atau sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PT HKBS yang tidak berfungsi optimal. Kondisi ini diduga memburuk saat curah hujan meningkat, memicu limpasan limbah ke badan sungai. Pola ini dinilai sebagai modus klasik pencemaran industri yang berulang namun tak kunjung diselesaikan secara permanen.

Dampak pencemaran tidak hanya berupa bau dan perubahan warna air. Kematian massal ikan, sebagian dalam kondisi “mabuk” dan lemas, mengindikasikan adanya zat berbahaya yang melampaui baku mutu air. Kerugian ekologis dan ekonomi masyarakat nelayan pun tak terelakkan. Ironisnya, warga mengaku kesulitan mencari jalur pengaduan resmi, hingga akhirnya berinisiatif membawa sampel air limbah secara mandiri dan melaporkannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir telah turun ke lokasi, melakukan peninjauan lapangan, dan mengambil sampel air sungai untuk diuji di laboratorium. Proses uji laboratorium disebut membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 14 hari kerja. Hingga rilis ini disusun, pencemaran dilaporkan masih berlangsung, meskipun volumenya disebut sedikit berkurang akibat curah hujan tinggi—sebuah indikasi bahwa sumber pencemar belum dihentikan sepenuhnya.

Peristiwa ini mempertegas rekam jejak buruk pencemaran yang pernah terjadi pada Maret 2024 di lokasi yang sama, saat DLH Rohil juga melakukan pengambilan sampel akibat kematian ikan mendadak. Fakta pengulangan tersebut menjadi indikator kuat adanya kelalaian sistemik, bahkan potensi pembiaran, dalam pengelolaan limbah PT HKBS.

Dalam perspektif hukum lingkungan, dugaan pencemaran ini berpotensi masuk kategori kejahatan korporasi. Jika hasil uji laboratorium menyatakan parameter air sungai melampaui baku mutu dan terbukti menyebabkan kematian biota, maka PT Hasil Karya Bumi Sejati (HKBS) dapat dijerat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 10 tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Apabila pencemaran terjadi akibat kelalaian, jeratan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH tetap berlaku, dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Karena perbuatan dilakukan oleh badan usaha, pertanggungjawaban pidana melekat pada korporasi dan pengurusnya melalui Pasal 116 juncto Pasal 118 UU PPLH, termasuk pemberatan denda hingga sepertiga dari ancaman maksimal.

Tak hanya pidana, sanksi administratif berat juga mengintai, mulai dari paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan produksi, pembekuan hingga pencabutan izin berusaha, serta kewajiban pemulihan lingkungan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum lingkungan di Riau. Jika hasil uji laboratorium kembali membuktikan pencemaran, maka tidak ada lagi ruang untuk sekadar teguran administratif. Penyidikan pidana korporasi menjadi keniscayaan. Sungai Batang Kumu tidak boleh terus menjadi korban tahunan dari kelalaian industri, sementara masyarakat hanya diwarisi air hitam, ikan mati, dan janji penindakan yang tak kunjung tuntas.