Dugaan Oknum Pendamping Gelapkan Bansos Juga Terjadi di Jetis

Bantul.yoyakarta.Terbongkarnya praktek curang oknum pendamping bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertugas di wilayah Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, seolah menjadi pecah telur kasus yang melibatkan pendamping nakal di Kabupaten Bantul.

Pasalnya setelah kasus itu mengemuka, muncul lagi aduan perkara serupa di wilayah Desa Canden, Kecamatan Jetis. Bahkan banyak aduan lainya bermunculan dari masyarakat mengenai berbagai macam persoalan bantuan sosial. Keadaan seperti itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko, Rabu (17/06/2020).

"Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH di Srandakan, ini menimbulkan di banyak tempat yang khusus ketemu dengan dan melaporkan kepada kami. Kemarin sudah ketemu, di suatu tempat di Canden, Jetis. Kami masih melakukan proses investigasi lebih lanjut terkait itu," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut jika kasus yang ditemukan di wilayah Desa Canden, Kecamatan Jetis itu modus operandinya mirip dengan yang terjadi di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. 

Di Jetis, seorang pendamping menyimpan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kombo milik salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Disampaikan, setelah pihaknya menelusuri aduan itu, didapat keterangan dari KPM bahwa yang bersangkutan pada 2017 telah menerima bantuan sosial sebanyak dua kali.

Akan tetapi pada medio 2017, kartu yang bersangkutan diminta oleh pendamping. Setahu KPM, setelah kartu itu diminta oleh pendamping secara otomatis kepesertaan yang bersangkutan telah dicabut.

Tetapi anehnya, terang dia, tiba tiba pada Februari 2020, kartu yang diketahui masih aktif itu dikembalikan pendamping ke KPM. Hal itu kemudian memicu tanda tanya besar, khususnya 2017 sampai sekarang, kemana kemudian bantuan sosial itu mengalir.

"Kami konfirmasi lagi kepada pihak koordinator, di tahun 2019, atas nama orang tersebut sudah tidak masuk. Tetapi tiba-tiba di bulan Februari 2020 kemarin, yang bersangkutan kartu yang dulu diminta pendamping dikembalikan kepada yang bersangkutan, tetapi hanya bukunya saja. Tidak ada buku tabungan dan yang lain-lain. Okelah tidak ada masalah, dan di bulan Juni kemarin yang bersangkutan mencairkan paket sembako dengan saldo sementara tersisa pada bulan Februari Rp 9.000. Dan dia mendapat 5 paket sembako, senilai @ Rp 200 ribu, yang berupa ada beras, lauk pauk dan yang lain lain. Yang jadi masalah kemana (bantuan sosial) 2017 sampai 2020, itu yang menjadi konsen kami," tandasnya.
Enggar Suryo Jatmiko mengungkapkan, dengan adanya beberapa kejadian itu, jajarannya kini sedang konsen melakukan kajian. Sebab hal itu berpotensi besar terjadi di seluruh kecamatan di Bantul, bahkan bisa level provinsi hingga nasional.

Hal ini harus menjadi konsen semua pihak, terlebih di masa pagebluk Covid-19 dimana banyak warga yang masuk kriteria penerima bantuan tetapi sama sekali belum tersentuh bantuan.

"Pada saat ini kami dari komisi D, konsen untuk memperbaiki semuanya khususnya di Kabupaten Bantul. Kami mendorong pihak Kemensos dan pihak aparat penegak hukum untuk menelusuri ini semua sampai tuntas. Karena bagaimanapun di sini sudah ada penyimpangan negara yang dilakukan oleh oknum. Jangan sampai nanti sekedar mengembalikan dan tidak ada efek jera bagi pelaku," pungkasnya.(rls/Sumarno)