Kades Muara Jaya Resmi Dilaporkan ke Walikota, Warga Minta Haryono Diberhentikan

SUNGAI PENUH (JAMBI) - Warga Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai resmi melaporkan Kadesnya, Haryono, ke Walikota Sungai Penuh, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta camat Kumun Debai, pengaduan ini terkait warga yang menolak hasil Musrenbangdes Muara Jaya, Senin (6/4/2020).

Salah seorang tokoh masyarakat yang juga Anggota BPD Desa Muara Jaya Jek Miko mengungkapkan, Perwakilan masyarakat Desa Muara Jaya mendatangi kantor Walikota Sungai Penuh guna menyampaikan laporan terkait permintaan masyarakat untuk memberhentikan Saudara Haryono sebagai Kades Muara Jaya.

“Ya, kami hari ini sudah memasukkan laporan ke kantor walikota, Dinas PMD, dan Camat, karena sebelumnya kami sudah beberapa kali melakukan rapat di desa yang di fasilitasi oleh BPD dan rapat ditingkat kecamatan antara Pemerintah Desa Muara Jaya, Masyarakat, dan BPD, namun tidak juga membuahkan keputusan. Dan kita minta kepada Walikota Sungai Penuh segera menindaklanjuti,” ungkap Jek Miko.

Sebelumnya BPD juga telah melaksanakan rapat bersama masyarakat di rumah ketua BPD dan menyepakati serta ikut mendukung pemberhentian Haryono sebagai Kades Muara Jaya.

“Camat Kumun Debai kembali akan mengundang Masyarakat dan BPD Desa Muara Jaya pada pagi besok, terkait laporan yang telah disampaikan ke Pemkot Sungaipenuh tersebut,” ucap Jek Miko.

Dirinya berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti, mengingat salah satu poin hasil mediasi di kantor Camat tersebut adalah proses Verifikasi APBDes dihentikan sementara hingga permasalahan ini selesai.

“Dengan dihentikannya proses Verifikasi APBDes saat ini, artinya proses pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) akan mengalami keterlambatan apabila permasalahan ini belum juga menemui hasil,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Muara Jaya, Jaya Iskandar menuturkan bahwa masyarakat sudah tidak menginginkan saudara Haryono sebagai Kades Muara Jaya, tetapi beliau masih tetap mempertahankan egonya.

“Kalau dipaksakan tentunya tidak akan tercipta keharmonisan ditengah-tengah masyarakat, yang akan mempengaruhi semua program pemerintah di Desa Muara Jaya,” tutur Jaya Iskandar. (Refi/rls)